PERAN
SISTEM PENGATURAN GOOD GOVERNANCE
Pengertian
Good Governance
Good
Governance adalah Istilah Good Governance berasal dari induk bahasa Eropa,
Latin, yaitu Gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi govern, yang
berarti steer (menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule
(memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah to rule
with authority, atau memerintah dengan kewenangan.
Governance
pada dasarnya pertama kali digunakan adalah di dunia usaha atau korporat.
Manajemen professional yang diperkenalkan pasca perang dunia II dengan prinsip
dasar “memisahkan kepemilikan dengan kepengelolaan” benar-benar menjadikan
setiap korporat menjadi usaha-usaha yang besar, sehat dan menguntungkan.
Gerakan ini dimulai secara besar-besaran di Amerika, khususnya setelah para
titians entrepreneur mengalami kegagalan besar memeprtahankan kebesaran untuk
mepertahankan kebesaran bisnisnya. Salah satu contohnya adalah Henry Ford II
gagal mempertahankan kebesaran bisnisnya karena ia tidak mengenal manajemen
professional. Ia bahakan tidak mengenal manajemen.
Bentuk
pelayanan publik akan terlihat membawa Negara pada good governance jika
karakteristik pelayanan publik tersebut telah sesuai dengan karakteristik good
governance itu sendiri. Dalam hal ini ada Sembilan karakteristik good
governance dariUnited Nation Development Program (UNDP) :
1. Partisipasi
Konsep
partisipasi tentu sejalan dengan sistem pemerintahan yang demokrasi yang
diterapkan di Indonesia. Partisipasi secara sederhana berarti adanya peran
serta dalam suatu lingkungan kegiatan. Peran serta disini menyangkut akan
adanya proses akan dua atau lebih pihak yang ikut mempengaruhi satu sama
lain yang menyangkut pembuatan keputusan, rencana, atau kebijakan. Dalam
pelayanan publik, partisipasi tidak hanya terjadi diantara pihak pemerintah
melalui birokrat yang kemudian membuat kebijakan mengenai bentuk pelayanan yang
akan diberikan, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sehingga mengetahui
lebih lanjut apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan publik.
Dalam hal ini, pemerintah melalui pihak birokrat harus berperan sebagai
fasilitator da katalisator yang memberikan pelayanan terbaik yang memang
sesuai.
Tujuan
utama dari adanya partisipasi sendiri adalah untuk mempertemukan kepentingan
yang sama dan berbeda dalam suatu perumusan dan pembuatan kebijakan secara
berimbang untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh. Keterlibatan
masyarakat lebih kepada pengharapan akan tertampungnya berbagai aspirasi dan
keluhan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh birokrat selama ini.
Masyarakat terlibat baik dalam bentuk perencanaan untuk mengedepankan keinginan
terhadap pelayanan publik, perumusan ataupun pembuatan kebijakan, serta juga
sebagai pengawas kinerja pelayanan.
2. Rule
of Law
Rule
of low berarti penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang buluh, yang mengatur
hak-hak manusia yang berarti adnya supremasi hukum. Supremasi hukum mengandung
arti:
1) Suatu tindakan hukunm hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan
aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan hukum hanya dapat
dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau
penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku
dalam masyarakat (principles of natural justice)
2) Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi
maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.
3. Transparansi
Transparansi
berarti adanya keterbukaan terhadap publik sehingga dapat diketahui oleh pihak
yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha,
terutama para pemberi pelayanan publik. Transparansi menyangkut kebebasan
informasi terhadap publik. Satu hal yang membedakan organisasi swasta dan
publik adalah dalam masalah transparansi sendiri. Dalam organisasi swasta,
keterbukaan informasi bukanlah suatu hal yang menjadi harus. Banyak hal yang
dirasa harus dirahasiakan dari publik dan hanya terbuka untuk beberapa pihak.
Sementara itu, organisasi publik yang bergerak atas nama publik mengharuskan
adanya keterbukaan agar dapat menilai kinerja pelayanan yang diberikan. Dengan
begini, akan terlihat bagaimana suatu system yang berjalan dalam organisasi
tersebut.
4. Responsif
Responsif
berarti cepat tanggap. Birokrat harus dengan segera menyadari apa yang menjadi
kepentingan public (public interest) sehingga cepat berbenah diri. Dalam hal
ini, Birokrasi dalam memberikan pelayanan publik harus cepat beradaptasi dalam
memberikan suatu model pelayanan. Masyarakat adalah sosok yang kepentingannya
tidak bisa disamakan secara keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu
kebosasanan dengan hal yang stagnan atau tidak ada perubahan, termasuk dalam
pemberian pelayanan. masyarakat selalu akan menuntut suatu proses yang lebih
mudah/simple dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Oleh karena itu, Birokrasi
harus dengan segera mampu membaca apa yang menjadi kebutuhan publik.
5. Berorientasi
pada consensius
Berorientasi
pada consensius berarti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan
hasil kesepakatan bersama diantara para aktor yang terlibat. Hal ini sejalan
dengan konsep partisipatif dimana adanya keterlibatan dari masyarakat dalam
merumuskan secara bersama mengenai hal pelayanan publik.
6. Keadilan
Keadilan
berarti semua orang (masyarakat), baik laki-laki maupun perempuan, miskin dan
kaya memilik kesamaan dalam memperoleh pelayanan publik oleh birokrasi. Dalam
hal ini, birokrasi tidak boleh berbuat diskriminatif dimana hanya mau melayani
pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dilayani, sementara ada pihak lain yang
terus dipersulit dalam pelayanan bahkan tidak dilayani sama sekali. Konsep
keadilan masih terlihat sulit diterpakan dalam pelayanan publik di Indonesia.
Hal ini bisa dipengaruhi karena konflik kepentingan birokrasi.
7. Efektif
dan Efisien
Efektif
secara sederhana berarti tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana
dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan (hemat). Dalam
bentuk pelayanan publik, hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan
melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur
yang sebenarnya bisa diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya.
8. Akuntabilitas
Akuntabilitas
berarti tanggung gugat yang merupakan kewajiban untuk member pertanggungjawaban
dan berani untuk ditanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu
organisasi. Dalam pemberian pelayanan publik, akuntabilitas dapat dinilai sudah
efektifkah prosedur yang diterapkan oleh organisasi tersbut, sudah sesuaikah
pengaplikasiannya, dan bagaiman dengan pengelolaan keuangannya, dan lain-lain.
Dalam birokrasi, akuntabilitas yang berarti akuntabilitas publik menjadi
sesuatu yang sepertinya menjadi sosok yang menakutkan. Hal ini tentunya
disadari dari ketidakjelasan atas kinerja birokrat itu sendiri. Namun,
ternyata, banyak cara yang sering dilakukan para birokrat dalam menutupi
kesalahan sehingga akuntabilitasnya terlihat baik.
9. Strategic
Vision
Penyelenggara
pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan. Pemerintah dan
masyarakat harus memiliki kesatuan pandangan sesuai visi yang diusung agar
terciptanya keselarasan dan integritas dalam pembangunan dengan memperhatikan
latar belakang, sejarah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat.
Commision
of Human (Hak Asasi Manusia)
Hak
Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorag sejak dalam
kandungan. HAM adalak hak fundamental yang tidak dapat dicabut yang tak dapat
dicabut yang mana karena ia adalah seorang manusia. HAM yang dirujuk sekarang
adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang
dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai
konsekuensinya, Negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM
yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM
setiap Negara, tanpa terkecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab,
utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam jurisdiksinya,
termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan
menjadi sangat salah untuk mengidentikkan atau menyamakan HAM dengan hak-hak
yang dimiliki warga Negara. HAM dimiliki siapa saja selama ia masih disebut
sebagai manusia.
Alasan
diatas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam disiplin
ilmu hukum internasional. Oleh karenanya bukan sesuatu yang kontroversial bila
komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM
tingkat domestik. peran komunitas internasional sangat pokok dalam perlindungan
HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan mekanisme dan
perlindungan individu terhadap kekuasaan Negara yang sangat rentan untuk
disalahgunakan sebagaimana telah sering dibuktikan sejarah umat manusia
sendiri. Contoh pelanggaran HAM:
1. Penindasan
dan merampas hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.
2. Menghambat
dan membatasi kebebasan pers, pendapat dan berkumpul bagi hak rakyat dan
oposisi.
3. Hukum
(aturan dan atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.
4. Manipulatif
dan membuat aturan pemilu sesuai dengan keinginan penguasa dan partai
tiran/otoriter tanpa diikuti/dihadiri rakyat dan oposisi.
5. Penegak
hukum dan atau petugas keamanan melakukan kekerasan/anarkis terhadap
rakyat/oposisi dimanpun.
Hubungan
Antara Commision of Human Dengan Etika Bisnis
Hubungan
Hak Asasi Manusia dengan etika bisnis antara lain:
1. Mengenai
keadilan yang menjadi sebuah hak bagi setiap pelaku bisnis baik dalam sisi
individu maupun perusahaan. Dimana keadilan merupakan hak yang mutlak bagi
setiap individu maupun perusahaan dalam kegiatan berbisnis.
2. HAM
sebagai dasar pembuatan keputusan perjanjian maupun peraturan yang ada pada
kegiatan bisnis, karena etika harus dapat memerhatikan HAM.
3. Etika
bisnis berlandaskan atas Commision of Human demi kelancaran berbisnis
agar tidak trdapat pelanggaran HAM ketika menjalankan suatu kegiatan bisnis.
Jadi
hubungan antara Commision of Human dengan etika bisnis lebih
menfokuskan bahwa HAM menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan pada etika
bisnis agar tidak terjadi pelanggaran HAM saat menjalankan kegiatan bisnis atau
usaha.
